Nilai Bailout Bermasalah, FPDIP Minta Boediono & Sri Mulyani Tanggung Jawab

Kesimpulan Akhir
Nilai Bailout Bermasalah, FPDIP Minta Boediono & Sri Mulyani Tanggung Jawab

Foto Suasana Rapat Pansus (Elvan)

Jakarta – Janji FPDIP menyebut nama pihak yang bertanggung jawab dalam laporan akhirnya dipenuhi. FPDIP menilai Mantan Gubernur BI Boediono dan Mantan Ketua KSSK Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas berbagai kebijakan soal proses dan bailout Bank Century.

“Kami meminta agar dilakukan proses hukum terbuka terhadap para pejabat yang memegang posisi kunci pada periode pelanggaran tersebut dilakukan seperti mantan Gubernur BI, Boediono. Mantan Ketua KSSK Sri Mulyani,” kata juru bicara FPDIP Maruarar Sirait dalam rapat Pansus Century di Gedung DPR, Senanyan, Jakarta, Selasa (23/2/2010).

Selain 2 nama tersebut, FPDIP juga menyebut para deputi Gubernur BI untuk bertanggung jawab. Mereka adalah mantan Deputi Gubernur BI Miranda Goeltom, Direktur Pengawasan BI Sabar Anton Tarihoran, mantan Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution, mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan,  dan mantan Gubernur BI, Burhanudin Abdullah

“FPDIP menyampaikan rekomendasi, mendesak pihak yang terlibat diproses hukum oleh aparat penegak hukum yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung,” tegasnya.

FPDIP memerinci beberapa kesalahan dan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Boediono dan Sri Mulyani. Dalam hal merger dan akuisisi, indikasi pelanggaran hukumnya adalah pengawasan internal BI.

“Yang harus bertanggung jawab direksi Bank Century, Direktur Pengawasan BI, Deputi Senior BI, dan Gubenur BI,” tegas Ara, panggilan Maruarar.

Dalam hal FPJP, indikasi pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang dan perundang-undangan. Pihak yang harus bertanggung jawab adalah Deputi Gubernur BI dan Gubernur BI.

Peminjaman Modal Sementara (PMS), indikasi penyelahgunaan kewenangan lembaga. Pihak yang harus bertanggung jawab adalah ketua dan anggota KSSK, LPS, Deputi Gubernur BI dan Gubernur BI.

Sementara dalam hal aliran dana, ada indikasi tindak pidana korupsi, pidana umum, pidana perbankan dan money laundring. Pihak yang harus bertanggung jawab adalah LPS, Deputi Gubernur BI, Pengawasan Internal BI, dan Gubernur BI. (van/ndr)

Sumber : detikNews

2 Komentar

  1. no komen deh sob masalah politik,,,,,, takut dihantam di “belakang-hari”😉

    • jangan takut bro…. kan ada penegak hukum, masa mau dihantam aja…


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Kategori

  • Februari 2010
    S S R K J S M
    « Nov   Mar »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Please do not change this code for a perfect fonctionality of your counter
    alternative-media

    counter

    http://www.stafaband.info/embed-37463.html


    Please do not change this code for a perfect fonctionality of your counter
    maison

    compteurs


    Web Counters


    Free Hit Counter